Kamis, 27 Agustus 2020
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah, Kamis (27/8), telah melakukan penerbitan empat seri Surat Utang Negara (SUN) dengan cara Private Placement kepada Bank Indonesia dengan jumlah total nominal penerbitan sebesar Rp 16,.980 triliun.
“Penerbitan SUN ini merupakan transaksi yang kedua untuk pemenuhan sebagian pembiayaan Public Goods,” bunyi keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan RIsiko Kementerian Keuangan, Kamis (27/8).
Total kebutuhan pembiayaan Public Goods adalah sebesar Rp397,56 triliun, meliputi pembiayaan untuk belanja kesehatan, perlindungan sosial, serta pembiayaan sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Transaksi ini dilakukan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 347/KMK.08/2020 dan 22/9/KEP.GBI/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian SUN dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana dan Pembagian Beban Biaya dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN, serta sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan SUN Dengan Cara Private Placement.
Berikut merupakan pokok-pokok ketentuan dan persyaratan dari keempat seri SUN yang diterbitkan:
| Ketentuan & Persyaratan | VR0038 | VR0039 | VR0040 | VR0041 |
| Total Nominal (volume) | Masing-masing seri sebesar Rp4.245.000.000.000,00 (empat triliun dua ratus empat puluh lima miliar rupiah) | |||
| Jenis SUN | Variable Rate (VR) | |||
| Status SUN | Dapat diperdagangkan | |||
| Kupon | Suku Bunga Reverse Repo Bank Indonesia tenor 3 (tiga) bulan (Kupon tiga bulan pertama masing-masing seri sebesar 3,84028%) | |||
| Harga | 100,00% | |||
| Tanggal jatuh tempo | 28 Agustus 2025 | 28 Agustus 2026 | 28 Agustus 2027 | 28 Agustus 2028 |
| Tanggal Setelmen | 28 Agustus 2020 |
sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
“Selanjutnya, penerbitan SUN dan/atau SBSN baik untuk Public Goods maupun Non-Public Goods dalam rangka penanggulangan COVID-19 dan PEN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” demikian Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan . (rud)