Jumat, 11 September 2020
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Tren ekonomi nasional diyakini segera mengalami perbaikan seiring dengan upaya pemerintah untuk menjaga konsumsi masyarakat.
“Kuartal ketiga ini memang masih kontraksi, namun yang jelas tren ekonomi membaik. Kita tetap harus antisipasi dampak langsung dari pembatasan aktivitas di masyarakat, yakni menjaga konsumsi melalui bansos tunai,” ujar pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal, Kamis (10/9).
Menurut dia, pemerintah harus ekspansif menyalurkan belanja pemerintah guna menstimulasi konsumsi rumah tangga, salah satunya melalui bantuan sosial tunai kepada masyarakat rentan akibat COVID-19 seperti pekerja informal dan UMKM.
“Kelompok masyarakat itu harus menjadi prioritas sambil juga menjaga kepercayaan penanganan COVID-19 bagi kalangan atas. Konsumsi kalangan atas itu sejalan dengan tren ekonomi ke depan, kalau kasus COVID-19 meningkat, kalangan atas tentu khawatir dan lebih memilih untuk saving,” ucapnya.
Saat ini, Mohammad Faisal menilai, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan penyaluran bansos tunai kepada masyarakat terdampak COVID-19 agar aktivitas ekonomi tetap bergerak, namun dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.
“Bansos tunai harus segera mungkin penyalurannya, jangan sampai kelompok rentan COVID-19 hilang penghasilan karena dapat mempengaruhi konsumsi domestik,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyampaikan realisasi bantuan stimulus PEN per Agustus mencapai Rp 190,5 triliun dari total anggaran Rp 488,06 triliun.
“Total anggaran PEN sebesar Rp 695 triliun, tugas kami sekitar Rp 480-an triliun. Ada empat program utama yang menjadi tanggung jawab kami yakni perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga dan pemda, pembiayaan korporasi dan UMKM. Kami pastikan tersalur kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia memaparkan realisasi program perlindungan sosial mencapai Rp114,11 triliun dari pagu anggaran sebanyak Rp 204,95 triliun atau 55,68%. Untuk program sektor KL atau pemda sebesar Rp 17,86 triliun dari pagu anggaran Rp 106,05 triliun atau 16,84%.
Kemudian, realisasi UMKM sebesar Rp 58,53 triliun dari pagu anggaran Rp 123,46 triliun atau 47,41%. Program pembiayaan korporasi yang realisasinya relatif masih rendah yakni sebesar Rp 3 triliun dari pagu anggaran Rp 53,60 triliun.
“Dua program penyerapan sangat baik yakni sektor perlindungan sosial dan UMKM mengingat kedua sektor tersebut yang paling terdampak COVID-19,” kata Budi. (ki)