KPK Terapkan PPKM

Senin, 11 Januari 2021

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total atau seperti pada awal pandemi COVID-19. Langkah ini tak lain guna menyelaraskan dengan putusan pemerintah yang mengusung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk Jawa dan Bali. Pemprov DKI Jakarta pun mengambil langkah tersebut guna menyikapi terus meningkatnya kasus positif COVID-19 di wilayah Jakarta.

Instrumen tersebut juga terdampak pada sektor perkantoran yang ada di Jakarta, seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tetap menerapkan sistem hanya 25 persen pegawai yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO), selebihnya 75 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

“Terhitung tanggal 11 Januari 2021, diberlakukan ketentuan kehadiran fisik menggunakan proporsi 25% (dua puluh lima persen) bekerja di kantor (BDK) dan 75% (tujuh puluh lima persen) berkerja di rumah (BDR) ,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada awak media, hari ini.

Ali lebih jauh menuturkan, untuk pengaturan sistem jam kerja, KPK masih menerapkan sistem 8 jam kerja bagi pegawai yang bekerja di kantor. “Hari Senin sampai dengan Kamis┬ápukul 08.00 WIB – 17.00 WIB, dan hari Jumat┬ápukul 08.00 WIB – 17.30,” kata Ali.

Selain itu, Ali juga memastikan setiap pegawai yang mendapatkan jadwal untuk BDK wajib mematuhi protokol kesehatan.

“Memakai masker, melakukan physical distancing dalam pengaturan duduk pada saat di ruang kerja, ruang rapat maupun di dalam lift, rutin mencuci tangan, serta tindakan protokol kesehatan lainnya guna mencegah penyebaran COVID-19,” kata Ali menegaskan. (au)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *