Anggaran PEN 2022 Disiapkan Rp 451 Triliun

Senin, 17 Januari 2022

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan total anggaran yang disiapkan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2022 mencapai Rp 451 triliun.

“Presiden Jokowi telah menyetujui beberapa program PEN, disiapkan anggaran di tahun 2022 senilai Rp 451 triliun yang terbagi tiga yaitu kesehatan, perlindungan sosial dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor yaitu UMKM maupun korporasi,” kata Airlangga, Minggu (15/1).

Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai mengikut rapat terbatas dengan topik Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

“Yang disetujui Bapak Presiden pertama terkait insentif fiskal properti atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) disiapkan perpanjangan sampai Juni 2022,” ungkap Airlangga.

Ketentuannya PPN DTP untuk rumah susun dan rumah tapak dengan nilai hingga Rp 2 miliar PPN DTP sebesar 50%  diperhitungkan sejak awal kontrak.

“Dan diharapkan rumah diselesaikan dalam waktu 9 bulan,” tambah Airlangga.

Selanjutnya PPN DTP diberikan sebesar 25% untuk harga jual rumah tapak dan rumah susun senilai Rp 2 miliar-5 miliar.

“Selanjutnya Presiden juga setujui fasilitas PPNBM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah) yang ditangung pemerintah khusus sektor otomotif dengan harga penjualan di bawah Rp 200 juta atau LCGC (Low Cost Green Car),” ungkap Airlangga.

PPNBM untuk LCGC saat ini adalah 3%, kemudian pemerintah akan memberikan fasilitas 0 persen pada kuartal pertama 2022.

“Artinya 3%  PPNBM untuk LCGC ditanggung pemerintah, kuartal kedua 2%  ditanggung pemerintah, di kuartal ketiga 1% ditanggung pemerintah, di kuartal 4 bayar penuh yaitu sesuai tarifnya 3%,” tambah Airlangga.

Kemudian untuk PPNBM produk otomotif seharga Rp 200 juta-250 juta tarif PPNBM normal adalah 15%.

“Di kuartal 1 sebesar 50% ditanggung pemerintah jadi masyarakat membayar 7,5%, di kuartal kedua membayar ‘full’ sebesar 15%,” tambah Airlangga.

Selanjutnya menurut Airlangga, Presiden Jokowi, juga menyetujui “front loading” bantuan sosial.

“Yaitu perluasan bantuan tunai bagi pedagang kaki lima (PKL), warung dan nelayan dengan jumlah peserta diperkirakan 2,76 juta orang yaitu 1 juta PKL dan pemilik warung 1,76 juta nelayan dan penduduk ekonomi miskin ekstrim dengan besaran yang diberikan Rp 600 ribu per penerima,” kata Airlangga.

Pemberian bantuan tersebut akan dilaksanakan pada kuartal 1 2022.

“Akan segera dilaksanakan dan Presiden setuju bahwa untuk perlindungan sosial akan dilakukan ‘front loading’ di kuartal pertama,” ungkap Airlangga. (sr)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *