Mindcomm Online
ulfi Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan melakukan pendalaman bersama sejumlah ahli dan kementerian untuk memutuskan fatwa apakah hewan yang terinfeksi virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) boleh dijadikan hewan kurban atau tidak. Putusan itu akan dketuk palu pada Jumat (27/5). “Setelah kita mendengar pendalaman dari ahli terkait virus PMK. Kita baru mengeluarkan statement fatwa tentang hewan … Read more
Rabu, 25 Mei 2022 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pujian datang dari badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Indonesia berkat keberhasilannya mengendalikan Covid-19. Sehingga perhelatan forum Platform Global Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) 2022 dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung di Nusa Dua, Bali. “Saya ingin menyampaikan apresiasi PBB kepada Presiden dan masyarakat Indonesia yang telah menjadi tuan rumah … Read more
Kamis, 13 Januari 2022 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah membahas rencana kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek. Kemampuan masyarakat membayar ability to pay (ATR) dan willingness to pay (WTP) terhadap kenaikan tarif KRL Commuter tengah dikaji. “Setelah itu baru kami akan putuskan berapa kenaikannya,” kata Direktur Sarana Perhubungan Darat Kemenhub … Read more
Senin, 29 November 2021 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Proglenas) 2022. Revisi tersebut menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Demikian diungkapkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, hari ini. Pemerintah bersama DPR akan … Read more
Kamis, 25 November 2021 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkosntitusional secara bersyarat. Demikian putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja yang disiarkan secara daring, hari ini (25/11). MK menggelar sidang putusan uji formil dan materi … Read more
Kamis, 11 November 2021 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Aktivitas masyarakat belakangan ini makin tinggi. Munculnya ledakan kasus Covid-19 seri berikutnya pun menjadi kekhawatiran banyak pihak. Tak terkecuali Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Ia menegaskan, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat jangan sampai terulang kembali. Saat PPKM Darurat diterapkan, katanya, tidak ada pihak yang diuntungkan. … Read more
Jumat, 17 September 2021 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Sebanyak lima pejabat negara: Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Gubernur DKI Jakarta – masing-masing sebagai tergugat I hingga V, dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Hal itu tertuang dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis lalu. “Mengadili, mengabulkan gugatan … Read more
Rabu, 4 Agustus 2021 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Rotasi di kalangan TNI Angkatan Darat terus bergulir. Dua penguasa teritorial militer, yaitu Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi dan Pangdam XVI/Patimura diganti. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto baru saja mengeluarkan Surat Perintah Rotasi dan Pergantian Jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam surat perintah Panglima TNI … Read more
Kamis, 29 Juli 2020 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah Kota Jakarta Barat mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebanyak 11 perusahaan yang membandel dan kerap melanggar kebijakan PPKM dengan tetap beroperasi melewati batas waktu dicabut izin usahanya. Kasat Pol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat mengatakan, selama PPKM Darurat yang dimulai pada tanggal 3 … Read more
Kamis, 29 Juli 2020 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menegaskan jaksa menuntut mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar pengaruh opini, keinginan, bahkan desakan pihak-pihak tertentu. “Dalam menuntut terdakwa, tentu berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan, … Read more